Kasus.co.id, Jakarta – Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jakarta tercatat tinggi.
Rani Mauliani Wakil Ketua DPRD DKI fraksi Gerindra menyoroti beberapa penyebab banyak terjadinya PHK.
“Memang realita di lapangan mungkin begitu adanya, banyak memang yang mungkin terpaksa dikorbankan oleh perusahaan melalui pemutusan kerja dikarenakan mungkin kondisi perusahaan yang tidak sanggup membayar upah,” ujar Rani, Selasa (6/8/2024).
Rani menilai tingginya angka PHK juga terkadang terjadi karena masalah dari pihak pekerja.
Dia mengatakan saat ini tidak sedikit perusahaan yang lebih memilih menggunakan mesin dalam menjalankan pekerjaannya.
“Terkadang juga ada pada satu kondisi si pekerja yang kinerjanya tidak sesuai target, apalagi saat ini sudah banyak jasa orang yang tergantikan dengan jasa mesin atau robot yang secara maintanance lebih murah biayanya,” kata Rani.
Rani mengatakan perlu adanya inovasi dari para pengusaha agar dapat memperbesar lapangan pekerjaan.
“Nah bagaimana bisa dapat pengalaman bila tidak pernah diberi kesempatan, sedangkan di satu sisi mungkin butuh juga inovasi-inovasi dari para pengusaha yang membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung para tenaga kerja yang belum mendapat pekerjaan,” kata Rani.
Rani lantas mengingatkan masyarakat untuk tetap dapat meningkatkan kualitas diri dan inovatif.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono merespons soal data terbaru Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) periode Januari-Juni 2024 di Jakarta. Heru mengatakan pihaknya akan memfasilitasi korban PHK.
“Iya kami fasilitasi (korban PHK),” kata Heru, Senin (5/8).
Ia pun mengakui Kalau data PHK di Jakarta Tinggi. Namun, jumlah warga yang terkena PHK itu tak semuanya orang Jakarta yang sudah lama tinggal.
“Gini, berdasarkan data memang PHK tinggi. Berdasarkan data yang ada, tidak murni itu adalah warga Jakarta yang sudah lama tinggal,” ujarnya.
Respon Menko PMK Terkait PHK
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal marak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak pada peningkatan pengangguran belakangan ini.
Salah satunya, PHK di Jakarta. Ia mengatakan itu semua tidak bisa digeneralisir untuk seluruh Indonesia.
Pernyataan itu Muhadjir sampaikan merespons data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebut sebanyak 32.064 buruh di Indonesia mengalami PHK sepanjang Januari hingga Juni 2024 dengan mayoritas terjadi di Jakarta, yakni sebanyak 23,29 persen atau 7.469 orang.
“Kasus Jakarta tidak bisa digeneralisir di tingkat nasional. Tadi Pak Menko Ekonomi melaporkan pengangguran turun,” kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8).
Muhadjir mengatakan secara nasional, tingkat pengangguran cenderung menurun. Namun demikian, ia juga tidak memungkiri, tren peningkatan pengangguran di sejumlah kota besar sehingga perlu penanganan tepat.
“Pemberdayaan ya, menciptakan lapangan kerja perkotaan,” ujarnya.
