Kasus.co.id, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan organisasinya akan mengelola tambang batu bara eks milik Bakrie Group PT Kaltim Prima Coal (KPC) seluas ribuan hectare.
PT KPC merupakan anak usaha dari PT Bumi Resource (Tbk) yang menjadi bagian dari Bakrie Group.
Hal ini diungkapkan Gus Yahya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
“Iya Eks KPC. Jadi relinquish dari KPC. Luasannya 26.000 hektare,” kata Gus Yahya usai pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/08/2024).
Gus Yahya mengungkapkan lokasi tambang itu berada di Kalimantan Timur. Selain itu, menurutnya lahan itu juga masih memiliki potensi batu bara yang cukup besar.
“Itu baru sebagian dieksplorasi ya. Sebagian kecil saja yang dieksplorasi. Sehingga kita belum tahu semuanya berapa juga belum tahu. Baru sebagian kecil sekali yang dieksplorasi. Ya… Kita sudah bisa mulai produksi tapi juga sambil harus eksplorasi lagi,” katanya.
Gus Yahya menjelaskan, saat ini sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk memulai kegiatan pertambangannya.
Ia berharap pada Januari 2025 proses eksplorasi dan produksi sudah bisa segera di mulai.
“Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja,” katanya.
PBNU Beli Lahan 100 Hektare Di IKN
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf melapor ke Presiden Joko Widodo bahwa PBNU berminat untuk berinvestasi di IKN.
Gus Yahya, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa PBNU ingin membeli 100 hektar tanah di IKN untuk membangun sejumlah fasilitas.
“Kami juga sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kami ingin juga ikut berinvestasi di IKN. Nanti insya Allah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektar misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas,” ujar Gus Yahya seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Kamis (22/8/2024).
Ia menuturkan, beberapa fasilitas yang ingin dibangun PBNU di IKN antara lain fasilitas keagamaan, kesehatan, dan pendidikan.
“Insya Allah. Bapak presiden merestui hal itu dan kami akan segera mengambil langkah-langkah untuk berkomunikasi dengan otorita IKN. Mudah-mudahan bisa segera kami wujudkan insya Allah,” kata Gus Yahya.
Ia menyebutkan, Jokowi pun memberikan sejumlah saran kepada PBNU untuk memilih tanah yang bagus di IKN.
Jokowi juga menyarankan fasilitas apa saja yang bisa dibangun PBNU di Nusantara. Gus Yahya melanjutkan, pihaknya juga melihat peluang bisnis di IKN sehingga PBNU berencana membuat konsolidasi modal untuk berinvestasi di IKN.
“Yang sekarang kami punya adalah gagasan mengenai konsolidasi kapital untuk itu. Bagaimana caranya? Nah nilainya masih akan kita hitung. Ya mungkin kita butuh barang 2 triliun atau 3 triliun rupiah, gimana cara membayarnya. Ini kan soal pengaturan bisnis lain, ini bisa diatur,” kata dia.
