Kasus.co.id, Jakarta – Pada Rabu 2 April 2025, Presiden Amreika Serikat (AS) Donald Trump diketahui menumumkan tarif timbal balik atau resiprokal yang diberlakukan ke seluruh negara termasuk Indonesia.
Adapun tarif Trump ini akan mulai berlaku pada 9 April 2025 mendatang.
Indonesia dikenakan tarif resiprokal oleh Trump sebesar 32 persen. Hal ini bakal berdampak negatif pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Malah bisa-bisa, imbas dari tarif Trump Indonesia bakal dihantam badai PHK.
Hal ini dikatakan oleh Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang mengatakan bahwa sebelum Lebaran pihaknya telah menemukan fakta di lapangan bahwa sejumlah perusahaan berada dalam kondisi goyah dan sedang mencari format untuk menghindari PHK.
Dan dengan ditambahnya diberlakukan tarif timbal balik 32 persen, pihaknya memprediksi perusahaan-perusahaan akan terjerembab lebih dalam.
Di tingkat perusahaan, Said mengatakan beberapa serikat pekerja sudah diajak berunding oleh pihak manajemen mengenai rencana PHK.
Namun, belum ada kejelasan soal jumlah buruh yang akan terkena dampak, waktu pelaksanaannya, maupun pemenuhan hak-hak mereka. Perundingan masih dalam tahap awal.
“Dalam kalkulasi sementara Litbang KSPI dan Partai Buruh, diperkirakan akan ada tambahan 50 ribu buruh yang ter-PHK dalam tiga bulan pasca diberlakukannya tarif baru tersebut,” papar Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu 6 April 2025.
Said Iqbal menjelaskan tarif impor sebesar 32 persen membuat produksi Indonesia menjadi lebih mahal di pasar Amerika.
Konsekuensinya, permintaan menurun, produksi dikurangi, dan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, termasuk PHK. Bahkan, dalam beberapa kasus, perusahaan memilih menutup operasionalnya.
Dia memaparkan industri-industri yang paling rentan dihantam gelombang PHK meliputi industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik, makanan dan minuman yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat.
Industri minyak sawit, perkebunan karet, dan pertambangan juga kemungkinan akan terdampak.
Kemudian, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tekstil, garmen, sepatu, elektronik, dan makanan-minuman umumnya adalah milik investor asing, bukan domestik.
Maka dari itu, Said Iqbal meyakini jika situasi ekonomi tidak menguntungkan, investor asing dengan mudah bisa memindahkan investasinya ke negara lain yang memiliki tarif lebih rendah dari Amerika.
“Sebagai contoh, sektor tekstil kemungkinan akan pindah ke Bangladesh, India, atau Sri Lanka yang tidak terkena kebijakan tarif dari AS,” beber Said Iqbal.
Ironisnya, hingga saat ini, belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif AS tersebut.
Bahkan tidak ada kepastian atau strategi nasional yang disiapkan untuk mencegah pengurangan produksi, penutupan perusahaan, atau PHK massal.
KSPI kata Iqbal telah memperingatkan agar Indonesia juga tidak menjadi sasaran empuk perpindahan pasar dari negara-negara lain ke Indonesia.
Contohnya, ketika China kehilangan pasar ekspornya ke Amerika, maka mereka bisa membanjiri Indonesia dengan produk murah.
“Jika hal ini dibiarkan, maka pasar domestik akan dikuasai barang impor murah, industri dalam negeri tertekan, dan PHK semakin tak terhindarkan,” tegas Said Iqbal.
Melihat hal itu, Iqbal menyarankan agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2023 harus segera dicabut dalam waktu dekat.
Jika tidak, impor akan makin tak terkendali, produk dijual murah, dan pasar dalam negeri terancam. Pada akhirnya, hal ini hanya akan memperburuk gelombang PHK yang sudah ada.
