Kasus.co.id, Jakarta – Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) period 2024-2029 kembali dikritik.
Kritik disampaikan terkait transparansi dalam penggalian rekam jejak calon. Beberapa nama dengan catatan integritas yang dipertanyakan masih lolos tahap seleksi, menimbulkan kekhawatiran akan masa depan KPK dalam menjaga kredibilitasnya.
Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, proses seleksi perlu dilakukan dengan lebih terbuka.
“Transparansi sangat penting, terutama ketika kita berbicara tentang integritas para calon. Masyarakat berhak tahu rekam jejak calon yang akan memimpin lembaga sepenting KPK,” kata Kurnia dalam keterangan yang dikutip pada Rabu (11/9/2024).
Kurnia mengatakan, ketiadaan transparansi hanya akan memperburuk persepsi publik terhadap proses seleksi tersebut.
Kritik terhadap seleksi kali ini mencuat setelah beberapa kandidat yang sebelumnya terlibat dugaan pelanggaran etik masih diloloskan.
“Sebenarnya, Panitia Seleksi (Pansel) memiliki berbagai saluran informasi untuk mengecek integritas kandidat. Dewan Pengawas KPK bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi utama,” ujar Kurnia.
Akan tetapi, lanjut Kurnia, Pansel tampaknya belum sepenuhnya memanfaatkan sumber-sumber ini untuk menggali rekam jejak dengan lebih mendalam.
Tidak hanya soal integritas, proses seleksi yang tertutup juga menimbulkan pertanyaan terkait kompetensi calon.
“Integritas tanpa kompetensi tidak cukup. Transparansi dalam proses ini bisa membantu publik memahami sejauh mana kemampuan calon untuk memimpin lembaga sebesar KPK,” ucap Kurnia.
Masyarakat harus memiliki keyakinan calon Komisioner KPK bukan hanya bersih secara etika, tetapi juga memiliki kapabilitas memimpin lembaga dengan efektif.
Publik mendesak agar Pansel lebih terbuka dalam mengumumkan hasil evaluasi setiap tahap seleksi.
“Pansel sebaiknya membuka proses penilaian integritas dan kompetensi kepada masyarakat. Hal ini akan mencegah munculnya spekulasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses yang sedang berjalan,” papar Kurnia.
Transparansi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga yang diberi mandat besar dalam memberantas korupsi.
Tanpa transparansi dalam seleksi Komisioner, integritas KPK akan terus dipertanyakan dan hal ini dapat berdampak pada kinerja lembaga dalam melawan korupsi di Indonesia.
Berikut daftar nama Capim dan Cadewas KPK yang lolos tes profile assessment.
