Kasus.co.id, Jakarta – Prabowo Subianto berencana merombak Kementerian Keuangan pada tahun pertamanya menjadi presiden. Kabarnya akan ada Kementerian Penerimaan Negara.
Hal ini diungkapkan Dewan Penasihat sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah.
Dengan begitu, dipastikan akan ada Menteri Penerimaan Negara yang bertugas mengurusi pajak hingga bea dan cukai. Artinya gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
“Perlu ada semacam perubahan kelembagaan. Yang pertama diubah ke Lembaga Penerima Negara. Mudah-mudahan Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan,” kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).
Perombakan itu bertujuan untuk melaksanakan program strategis Prabowo. Karena menurutnya, political will nggak bisa melulu diandalkan. Maka diperlukan suatu kapasitas untuk melaksanakannya lewat perubahan kelembagaan.
“Jadi political will melulu nggak bisa, harus ada capacity to implement will itu. Karena itu lah maka perlu ada perubahan kelembagaan,” ucapnya.
Selain itu, menurutnya juga harus ada transformasi untuk Kementerian BUMN. Dia menyebut nilai BUMN Indonesia itu mencapai US$ 1 triliun, namun sumbangsinya terhadap negara harus diperbaiki.
Burhanuddin mengatakan perubahan dari Kementerian/Lembaga untuk pemerintahan Prabowo akan dilakukan mulai Januari 2025.
“Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang,” pungkasnya.
