Kasus.co.id, Jakarta – Dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi yang disebut melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.
Korupsi ini diduga terkait proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Terkait hal ini, KPK menyatakan akan melakukan analisis mendalam terhadap laporan yang disampaikan oleh mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Mochamad Jasin.
Tujuan dari proses analisis ini adalah untuk mengungkap kebenaran dugaan tindak pidana korupsi yang ada.
Abraham Samad, yang hadir dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, menduga adanya tindakan korupsi dalam proyek PIK 2.
Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap.
“Kami melaporkan adanya dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya,” ungkap Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (31/1/2025).
Oleh karena itu, Abraham Samad meminta KPK untuk tidak ragu memanggil pihak-pihak yang terlibat, termasuk Aguan dan Jokowi sekali pun.
“KPK tidak perlu khawatir memanggil orang yang merasa kuat selama ini,” ujar Abraham Samad melanjutkan.
Mantan Wakil Ketua KPK, Mochamad Jasin juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut merugikan negara karena melanggar peraturan.
Baginya, penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara, karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Tidak bisa dikuasai oleh oknum tertentu, dikuasai untuk proyek-proyek yang tadi disebutkan Pak Abraham Samad itu PIK 2, berikut dengan penerbitan sertifikat yang super cepat itu.”
“Itu sudah melanggar, itu bisa UUD 45 yang dilanggar, konstitusi, Undang-Undang 31 Tahun 1999 itu Pasal 2,” jelas Jasin, baru-baru ini.
Hal itu tertuang dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Jasin menambahkan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan (sprinlidik) terkait polemik pagar laut di Tangerang.
Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana KPK akan menindaklanjuti kasus ini.
Terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Presiden Jokowi dan Sugianto Kusuma.
