Kasus.co.id, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendatangi KPK.
Maruarar dan Fahri meminta bantuan KPK untuk membangun sistem pencegahan korupsi di kementeriannya.
“Tujuan kami di sini adalah meminta bantuan KPK untuk membentuk membuat sistem pencegahan korupsi di Kementerian kami,” kata Maruarar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).
Maruarar meminta perwakilan KPK bergabung dalam inspektorat khusus bidang strategis di kementeriannya. Dia menegaskan transparansi merupakan hal paling penting untuk mencegah korupsi.
“Juga di beberapa bidang yang strategis di kementerian kami, supaya keterbukaan publiknya sesuai juga dengan asas KPK juga kami bisa langsung duplikasi dengan orang-orang yang memang sudah siap dan selama ini sudah membantu KPK,” sebutnya.
Maruarar juga berharap KPK mau menyerahkan lahan sitaan kasus korupsi untuk digunakan sebagai lahan perumahan rakyat. Dia mengatakan ketersediaan lahan penting untuk memenuhi kebutuhan rumah warga.
“Supaya tanah-tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah. Dan kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa,” sebutnya.
“Jadi sistemnya juga akan dibuat, orangnya juga dibuat, dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi dan saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat produktif,” tambahnya.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan oleh Kementerian PKP. Tanak mengatakan akan menginventarisir aset kasus korupsi yang dapat dimanfaatkan.
“Jadi aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat,” kata Tanak.
