Kasus.co.id, Jakarta – Pemanggilan kembali terhadap karyawan yang sempat diberhentikan akan dilakukan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, pemberhentian tersebut imbas dari pemangkasan anggaran.
Kedua lembaga penyiaran milik pemerintah itu melakukan penyesuaian atas intruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran.
“Kami akan menindaklanjuti setelah rapat ini tidak ada lagi semacam dirumahkan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai dan kontributor,” kata Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno usai rapat bersama Komisi VII DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.
Dikatakan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK itu hanya terjadi di stasiun daerah saja.
Dipastikan oleh Iman, bahwa TVRI akan menghubungi para direksi daerah untuk kembali melakukan penyesuaian usai anggaran yang dipotong oleh Kementerian Keuangan dikurangi.
“Kami mendapat relaksasi dari pemerintah dan cukup untuk pembiayaan dan itu cukup untuk seluruh Indonesia,” ujar Iman.
Direktur Utama RRI Hendrasmo juga akan kembali memanggil pegawai yang dirumahkan.
Ia menyebut telah memberikan intruksi tersebut sejak semalam, tepat setelah Kementerian Keuangan mengurangi anggaran yang dipangkas.
“Sebetulnya dari semalam itu kami sudah mengirimkan nota dinas, jadi sudah tidak ada masalah lagi,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Komisi VII DPR RI memberikan rekomendasi kepada kedua lembaga pers milik pemerintah itu agar tidak melakukan PHK dan pemotongan gaji.
“Kesepakatan kami, sesaat setelah rapat ini selesai, mereka langsung menyampaikan berita ini kepada seluruh daerah, yang memang ada yang merumahkan itu. Ini akan dikembalikan untuk bekerja lagi,” kata Saleh saat ditemui usai rapat.
Sebagai informasi, pagu anggaran 2025 LPP TVRI dipangkas sebesar 48 persen dari total anggaran sebelumnya yang sebesar Rp 1,52 triliun menjadi Rp 1,06 triliun.
Sementara Pagu anggaran RRI dipotong seebsar Rp 170 miliar dari total Rp 1.07 triliun. Sete;ah dipotong, dalam satu tahun RRI hanya memiliki anggaran Rp 899 miliar.
