Kasus.co.id, Jakarta – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sama sama mengusut kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada periode 2012-2016.
Karena hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara.
KPK menerangkan bahwa pengusutan yang dilakukan Polri tidak akan berbenturan dengan kasus rasuah LPEI di KPK.
“Untuk debiturnya tidak berbenturan,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Senin, 3 Februari 2025.
Dijelaskan oleh Tessa, bahwasanya KPK tidak berkoordinasi dengan Polri soal pengusutan kasus LPEI.
Pasalnya, berbeda pengusutan dengan kasus yang ditangani Polri.
“(Komunikasi dengan Polri) Tidak ada. Karena tidak sama debiturnya,” kata Tessa.
Diketahui sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Polri mulai mengusut dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada periode 2012-2016. Perkara dugaan korupsi itu telah naik ke tahap penyidikan.
Irjen Cahyo Wibowo selaku Kakortastipikor Polri, menerangkan bahwa perkara dugaan korupsi itu bermula dari adanya temuan penyimpangan dalam proses pemberian pembiayaan.
“Akibatnya, dana yang disalurkan digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan awal, berujung pada kerugian negara yang besar,” ujar Cahyono dalam keterangannya, Minggu, 2 Februari 2025.
Sementara, Wakakortastipikor Polri, Brigjen Arief Adiharsa, mengungkapkan dugaan korupsi awalnya terjadi pada periode 2012-2014 ketika LPEI bersepakat untuk memberikan pembiayaan kepada PT DST.
Selanjutnya, Polri juga menduga adanya penyimpangan pemberian kredit. Sementara, pinjaman yang diberikan tersebut juga tidak digunakan sesuai peruntukan sehingga berakibat kredit macet sebesar Rp45 miliar dan US$4.125.000.
Arief melanjutkan, PT DST kemudian melakukan rapat direksi untuk mencari jalan keluar melunasi kredit dari LPEI itu menggunakan skema novasi. Dari hasil rapat, disepakati ada perusahaan lain bernama PT MIF yang akan mengambil alih kredit PT DST.
“Dengan cara PT MIF menjadi debitur LPEI dan mendapatkan pembiayaan yang sebagian dipakai untuk untuk kepentingan novasi tersebut. Proses novasi tersebut tidak sesuai ketentuan dan seolah-olah PT DST telah melunasi utangnya,” ujar Arief.
Berdasarkan kesepakatan novasi itu, LPEI memberikan pembiayaan kepada PT MIF sebesar USD 47.500.000, namun, proses pemberian kredit dilakukan tidak sesuai ketentuan.
Hasil pencarian kredit yang diterima PT MIF dari LPEI juga malah digunakan untuk melunasi utang PT DST sebesar USD 9 juta dan beberapa kepentingan lainnya yang tidak sesuai perjanjian.
“Sehingga pada tahun 2022 PT MIF mengalami pailit dan tidak mampu melunasi seluruh kewajiban (utang) kepada LPEI sebesar USD 43.617.739 (Rp710 M).yang merupakan kerugian negara,” kata Arief.
