Kasus.co.id, Jakarta – Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) menghimbau agar situs dan akun media sosial pemerintahan yang tidak aktif ditutup untuk mencegah dari sasaran serangan siber atau disusupi judi online (judol).
“Teman-teman biro humas pemerintahan yang setahu kami juga mengelola situs-situs pemerintahan pusat, daerah dan juga akun-akun pemerintahan pusat, daerah. Tidak boleh ada akun yang tidak aktif. Kalau ada akun pemerintahan yang tidak aktif, tutup saja,” ujar Meutya di acara Pelatihan Humas Pemerintah di Pusdiklat Komdigi, Jakarta Barat, Rabu (26/2).
“Jangan sampai ada akun pemerintahan, akunnya ada tapi tidak dikelola dengan baik dan justru bisa menjadi sumber permasalahan,” imbuhnya.
Meutya menyebut akun yang jarang melakukan update dan memberikan informasi berpotensi menjadi sasaran serangan phising hingga judi online (judol).
“Tidak melakukan update, tidak melakukan informasi, mohon maaf kalau website malah sering diserang, phising masuk situs judi online,” tuturnya.
Meutya mengatakan situs pemerintahan kerap menjadi sasaran serangan-serangan semacam ini.
Oleh karena itu, ia mengimbau akun, situs, serta aset komunikasi kementerian lembaga baik di pusat maupun di daerah dikelola dengan baik agar menghindari potensi serangan tersebut.
Diketahui bahwa pada 2023, situs dan akun media sosial banyak menjadi sasaran judol. Situs dan akun-akun tersebut diretas atau ditumpangi untuk promosi judol.
Situs yang menjadi korban mulai dari instansi pemerintahan tingkat daerah hingga pusat. Salah satu yang menjadi korban kala itu adalah portal Satudata Pertanian.
Menurut data Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), pada 2022 ada 291 situs yang terindikasi dimanfaatkan untuk halaman produk judi online.
Rinciannya, 68 situs perguruan tinggi, 38 situs milik sekolah, dan 30 situs pemerintah.
Direktur lembaga riset siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan penyusupan judol ke situs bisa menggunakan teknik yang bernama mirroring.
Teknik ini bekerja dengan memindahkan atau membuat situs serupa di situs milik perguruan tinggi dan pemerintah.
Menurut Pratama, pemilik situs judi online melakukan langkah tersebut karena didorong dua hal. Pertama untuk berjaga-jaga jika situsnya di-takedown.
Kedua, menumpang situs instansi pemerintah dan pendidikan dinilai lebih aman karena jarang dicek keamanan sibernya.
