Kasus.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku berencana memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061.
Mulanya, usai meresmikan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, Jokowi mendapat pertanyaan dari awak media soal progres pemberian izin perpanjangan IUPK Freeport dari 2041 ke 2061. Dia menyebutkan semua masih diproses.
“Masih dalam proses,” jawab Jokowi singkat, usai melakukan peresmian, Senin (23/9/2024).
Jokowi lantas mengatakan dirinya juga ditanyakan langsung oleh pihak Freeport soal nasib perpanjangan kontrak tersebut.
Menanggapi pertanyaan dari Freeport jawaban Jokowi tetap sama, semua hal masih diurus di Kementerian ESDM.
“Tadi ditanyakan juga oleh Freeport, tapi masih diproses di ESDM,” ujar Jokowi.
Sebelumnya, Tony Wenas menyatakan, pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah soal perpanjangan IUPK.
Menurut Tony, diskusi itu termasuk di dalamnya pembahasan pembangunan Smelter Fakfak, Papua Barat.
“Masih diskusikan semuanya memang. Nanti pada saatnya mudah-mudahan lebih cepat. Lebih cepat lebih baik,” ujar Tony di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8/2024) yang lalu.
Jokowi Resmikan Smelter PT.Freeport Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan produksi katoda tembaga perdana dari fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9).
Smelter tembaga tersebut merupakan smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun.
Dalam sambutannya, Jokowi mengungkapkan salah satu tantangan terberat yang dihadapinya selama menjabat presiden adalah meyakinkan perusahaan-perusahaan pertambangan untuk berinvestasi dalam pembangunan smelter.
Negosiasi itu dilakukan Jokowi kepada Chairman of The Board PTFI Richard Adkerson yang berlangsung sejak 2017.
“Saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi saya dengan Pak Richard untuk sepakat membangun smelter di Gresik ini. Itu pun masih alot sekali negosiasinya, alot sekali,” kata Jokowi.
Menurutnya, negosiasi termasuk sulit dikarenakan dana investasi perusahaan yang dibutuhkan untuk membangun instalasi smelter relatif besar, yakni berkisar Rp56 triliun.
Maka itu, kalkulasi yang matang dari pihak perusahaan dibutuhkan terkait keuntungan dalam membangun smelter ini.
“Sehingga saya sadar, memang perusahaan harus mengkalkulasi, perusahaan harus hitung, apa keuntungan membangun smelter sebesar ini,” tuturnya.
Setelah persiapan lahan yang rampung pada 2018, Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk memulai konstruksi pabrik.
